Banyak yayasan keagamaan didirikan dengan Niat Suci untuk melayani masyarakat, menyebarkan ajaran moral, dan membantu kaum yang membutuhkan. Namun, seiring waktu dan pertumbuhan organisasi, muncul kritik dari tokoh agama bahwa beberapa yayasan mulai teralienasi dari nilai nilai spiritualitas awal. Pergeseran fokus ini sering disebabkan oleh profesionalisme yang berlebihan, birokrasi, atau bahkan orientasi finansial yang mengalahkan tujuan luhur pendiriannya.

Kritik utama yang dilontarkan oleh para ulama dan rohaniwan adalah fenomena “korporatisasi” yayasan. Ketika sebuah yayasan menjadi terlalu besar dan kaya, Niat Suci pelayanan sosial seringkali tertutup oleh kepentingan manajemen dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Keputusan keputusan lebih didasarkan pada perhitungan untung rugi atau popularitas, bukan lagi pada kebutuhan spiritual atau kemanusiaan yang paling mendesak.

Tokoh agama menekankan bahwa Niat Suci harus menjadi kompas abadi. Arahan yang diberikan adalah kembali kepada ajaran dasar agama, yaitu kerendahan hati, empati, dan altruisme. Yayasan harus secara teratur mengevaluasi apakah program program yang dijalankan benar benar mewujudkan nilai nilai spiritual yang diperjuangkan, ataukah hanya sekadar proyek gimmick yang bertujuan meningkatkan citra publik semata.

Salah satu arahan konkret adalah perlunya peningkatan transparansi moral selain transparansi finansial. Yayasan harus menunjukkan kepada publik bagaimana Niat Suci mereka termanifestasi dalam setiap pengeluaran dan kegiatan. Hal ini termasuk memastikan bahwa dana sumbangan benar benar sampai kepada penerima manfaat tanpa banyak terpotong biaya operasional yang tidak perlu atau mewah.

Tokoh agama juga menyarankan agar pengurus yayasan, terutama di tingkat eksekutif, menjalani pelatihan spiritual berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali motivasi awal mereka, mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan kekuasaan. Ini adalah upaya preventif agar tujuan murni tidak terkontaminasi oleh ambisi pribadi atau profesional yang duniawi.

Proses pengambilan keputusan dalam yayasan seharusnya melibatkan konsultasi dengan tokoh agama yang independen dan berintegritas. Ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan moral. Dengan melibatkan mereka, yayasan dapat memastikan bahwa kebijakan kebijakan baru sejalan dengan prinsip prinsip etika dan keadilan agama, bukan hanya sekadar mengikuti tren manajemen organisasi.

Niat Suci pelayanan harus diukur bukan hanya dari jumlah uang yang dikumpulkan, tetapi dari kualitas interaksi dan dampak mendalam pada jiwa penerima manfaat. Pelayanan yang autentik tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan spiritual dan martabat, memandang setiap individu yang dibantu sebagai manusia yang berharga.

Pada akhirnya, kritik dan arahan dari tokoh agama ini merupakan seruan penting. Agar yayasan keagamaan dapat menjalankan perannya secara optimal, mereka harus terus menerus merefleksikan diri, memastikan bahwa antara tujuan dan tindakan selalu berlandaskan pada Niat Suci yang tulus dan murni. Hanya dengan begitu, mereka dapat menjadi kekuatan transformatif yang sesungguhnya.