Generasi muda bergerak mengambil peran sentral dalam isu perubahan iklim. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara aktif mendorong para pemuda di Indonesia untuk berani melayangkan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas memburuknya krisis iklim. Dorongan ini muncul sebagai respons terhadap dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam masa depan.

WALHI percaya bahwa jalur hukum adalah salah satu instrumen efektif untuk menuntut keadilan iklim dan akuntabilitas dari para pelaku. Mereka menyoroti bahwa dampak krisis iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut, secara langsung mengancam kehidupan dan masa depan generasi muda bergerak ini. Oleh karena itu, sudah saatnya mereka menuntut pertanggungjawaban dari korporasi besar atau kebijakan pemerintah yang tidak pro-lingkungan. “Masa depan mereka terancam, dan mereka punya hak untuk menuntut,” ujar seorang juru bicara WALHI dalam sebuah pertemuan advokasi pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

Contoh keberhasilan gugatan iklim di berbagai belahan dunia menjadi inspirasi. WALHI menyebutkan kasus Sophie Backsen, seorang remaja di Jerman yang berhasil menggugat pemerintahnya terkait kebijakan iklim. Di Indonesia sendiri, generasi muda bergerak juga telah terlibat dalam kasus-kasus serupa, seperti gugatan warga Pulau Pari terhadap perusahaan semen Holcim, yang saat ini masih bergulir. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa jalur hukum dapat membuka ruang untuk perubahan dan keadilan lingkungan.

Untuk mendukung inisiatif ini, WALHI menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan hukum dan advokasi penuh kepada generasi muda bergerak yang berkeinginan melayangkan gugatan iklim. Bantuan akan mencakup proses pengumpulan data, penyusunan argumen hukum, hingga representasi di pengadilan. Ini adalah bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat gerakan keadilan iklim dari berbagai lini.

Melalui dorongan ini, WALHI berharap semakin banyak generasi muda bergerak yang tidak hanya sadar akan isu iklim, tetapi juga berani mengambil tindakan konkret melalui jalur hukum. Kekuatan hukum diyakini dapat menjadi tekanan signifikan bagi para pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, demi menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi semua.