Praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility seharusnya menjadi jembatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, namun belakangan muncul kekhawatiran mengenai penyelewengan dana CSR yang dikelola secara tertutup. Banyak korporasi besar yang menyalurkan anggaran sosial mereka melalui yayasan yang didirikan atau dikelola oleh keluarga pemilik perusahaan itu sendiri. Struktur yang bersifat kekeluargaan ini sering kali memicu konflik kepentingan, di mana transparansi penggunaan anggaran menjadi kabur dan sulit untuk diaudit oleh pihak eksternal maupun publik yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana CSR biasanya terlihat dari laporan kegiatan yang bersifat fiktif atau penggelembungan biaya operasional yayasan yang tidak masuk akal. Alih-alih digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, beasiswa pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi warga, anggaran tersebut terkadang justru diputar kembali untuk kepentingan gaya hidup pengurus yayasan atau mendanai kegiatan politik praktis kelompok tertentu. Modus ini sangat merugikan citra perusahaan di mata investor global yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan akuntabilitas publik.

Pemerintah melalui kementerian terkait sebenarnya telah menetapkan regulasi bahwa penggunaan dana CSR wajib dilaporkan secara transparan dan memiliki dampak sosial yang terukur. Namun, lemahnya pengawasan terhadap yayasan keluarga membuat celah korupsi ini tetap terbuka lebar selama bertahun-tahun. Perusahaan seharusnya melibatkan lembaga audit independen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menguap di dalam lingkaran birokrasi internal yayasan yang tidak memiliki sistem kontrol yang memadai.

Dampak dari korupsi dana CSR ini sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar area operasional perusahaan yang tetap hidup dalam kemiskinan meskipun di sekeliling mereka berdiri industri besar. Ketimpangan sosial ini dapat memicu konflik horizontal dan merusak hubungan harmonis antara korporasi dan warga lokal. Yayasan yang sehat seharusnya memiliki dewan pengawas yang objektif dan tidak terafiliasi secara langsung dengan kepentingan pribadi keluarga besar pemegang saham, guna menjamin bahwa visi sosial perusahaan tetap berjalan di jalur yang benar tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi.